Tampilkan postingan dengan label pilkada. Tampilkan semua postingan

Melihat Potensi Kekuatan Calon Gubernur Lampung 2013

Pakar Lampung - Melihat Potensi Kekuatan Calon Gubernur Lampung 2013 : Pemilihan umum kepala daerah Pilkada Gubernur Lampung yang direncanakan digelar 2 oktober 2013 mendatang di ikuti oleh lima (5) pasang calon gubernur dan wakil gubernur, Seperti kita ketahui bersama, bahwa secara umum tergambar pelaku politik di bumi ruwa jurai ini hanya sosok yang itu-itu saja. Belum ada sosok yang benar-benar fresh dan sudah diketahui kapasitas dan integritasnya dalam hal pemajuan Lampung. Maka dari itu, masyarakat cenderung menunggu untuk lahirnya sosok yang mereka harapkan, yaitu sosok yang dapat menjadi alternatif sebagai pemimpin Lampung kedepan.

Secara geografis, Lampung Merupakan kawasan yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Struktur ekonomi Provinsi Lampung berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2008 didominasi oleh sektor Pertanian (42%), Perdagangan (16%) dan Industri Pengolahan (13%). Dengan melihat potensi besar potensi SDA (sumber daya alam) yang dimiliki Lampung hari ini, sebenarnya provinsi ini layak menjadi sebuah provinsi makmur dan percontohan di Pulau Sumatera. Dengan luas ± 3.528.835 ha.

 Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beraneka ragam, prospektif, dan dapat diandalkan, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, sampai kehutanan. Dengan melihat potensi besar tersebut, seharusnya Lampung dapat menjadi salah satu Provinsi maju di Indonesia. Melalui momentum Pilgub pada Tahun 2013 ini, diharapkan dapat menghasilkan Pemimpin Lampung yang berkualitas dan memahami persoalan serta peduli bagi peningkatan kesejahteraan Lampung kedepan.

Pertarungan merebutkan aspirasi masyarakat pada pilkada tahun ini saya perkirakan akan berlangsung ketat, ini bisa kita lihat dengan majunya lima pasang bakal calon gubernur-wakil  gubernur (cagub-cawagub) yang memiliki basis kekuatan di masing-masing kabupaten kota .apabila kita melihat peta kekuatan cagub di masing-masing  daerah pasangan cagub Herman H.N. diperkirakan akan kuat di Koata Bandarlampung. Lalu Pasangan Berlian Tihang - Mukhlis Basri di kabupaten Lampung Barat, Alzier - Lukman Hakim (Metro), dan Ridho -Bachtiar Basri kabupaten Tulangbawang Barat dan Sekitarnya.

Melihat kekuatan berdasarkan asal dan partai pendukung Cagub dan Cawagub :
Calon Gubernur Lampung 2013

-. Pasangan Alzier Dianis Thabranie-Lukman Hakim (Aman) akan kuat di Metro dan Pesawaran. Metro merupakan basis Lukman Hakim, sedangkan Pesawaran asal Alzier.

-. Pasangan Berlian Tihang-Mukhlis Basri (Berlianmu) akan kuat di Tulangbawang dan Lampung Barat, termasuk Pesisir Barat. Tanggamus

-. Pasangan Herman H.N.-Zainudin Hasan (Manzada) kuat di Bandarlampung dan Lampung Selatan. Kota Bandarlampung basis Herman H.N. sebagai wali kota, sedangkan Zainudin Hasan punya basis kuat di Lamsel.

-Pasangan Ridho Ficardo-Bachtiar Basri (Ridho Berbakti) kuat di Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji, dan Lampung Utara berdasarkan Perolehan suara bachtiar basri pada Pilkada lampung utara sebelumnya 

-. Pasangan Amalsyah Tarmizi-Gunadi Ibrahim (Amal Berguna) akan kuat di Lampung Utara, Lampung Tengah yang merupakan asal cawagub

Semoga apa yang menjadi pengharapan ini dapat terwujud, dan pesta demokrasi yang katanya merupakan pesta rakyat oktober 2013 ini dapat menghasilkan pemimpin yang mengerti dan memiliki komitmen kuat untuk berbuat nyata bagi kemajuan dalam kemajemukan yang ada di Lampung. Amin. 
Read more

Hasil Pemilukada Depok 2010

Hasil Pemilukada Depok 2010 ; Pemilihan langsung kepala daerah (Pemilukada) di Kota Depok agar digelar pada 16 Oktober mendatang. Masyarakat pun dapat mengetahui hasilnya dengan cepat. Pasalnya, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) akan menggelar penghitungan cepat (quick count Pemilukada Kota Depok ). Sedikitnya, 125 relawan akan disebar ke 440 TPS yang ada di Depok.

Metode yang kami gunakan adalah multi stage random sampling, margin error-nya satu persen,” ujar Direktur Puskaptis Husin Yazid, dalam rilisnya kepada Kamis (14/10/2010). Husin menambahkan, pihaknya akan mengambil sampel dari 11 kecamatan. “Diperkirakan, sekira pukul 15.00 WIB Hasil Pilkada Depok sudah dapat diketahui siapa yang unggul, bukan siapa yang menang Selengkapnya Baca Hasil Pilkada Kota Depok
Read more

Pil Pahit Pilkada Langsung Menambah Penderitaan Rakyat

Pil Pahit Pilkada Langsung Menambah Penderitaan Rakyat ; Bangsa Indonesia Sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak politik warga negaranya, penyelenggaraan pemilu termasuk pilkada langsung sesungguhnya hanya berfungsi sebagai alat legitimasi bukan destinasi (tujuan). Setidaknya melalui pilkada langsung, hendak dibuktikan bahwa suara rakyat itu adalah suara Tuhan (vox populi vox dei) yang kemudian dikonstruk sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, meski pada kenyataannya posisi rakyat tetap saja hanya sebagai vote getter (pengumpul suara).

Sementara yang memperoleh manfaat sebagai ''pengambil untung'' dari terselenggaranya pilkada langsung adalah mereka (perorangan, pejabat, lembaga) yang langsung ataupun tidak langsung mendapat kesempatan untuk turut mengambil pekerjaan menyukseskan pilkada langsung, yang pada kenyataannya nyaris tak bisa lepas dari aroma ''proyek''.

Di Indonesia, yang namanya proyek, sangat identik dengan peluang meraup keuntungan sekaligus bertendensi korupsi. Baca Hasil Pilkada Dengan Biaya Kampanye Tinggi Rentan Korupsi Maka tak heran jika kemudian tindak korupsi yang sebenarnya merupakan perbuatan kriminal, seakan sudah begitu membudaya, meski bertentangan dengan budaya luhur bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi sifat-sfat kejujuran. Akan tetapi, demi sebuah kepentingan subjektif beberapa pihak, ajang pilkada yang salah satu asasnya adalah ''jujur'' menjadi hancur lantaran acapkali diwarnai dengan tindak kecurangan. Baik di saat persiapan, penyelenggaraan, pemungutan dan yang paling genting lagi saat penghitungan dan pengumuman perolehan suara.

Lebih dari itu, bahkan hal ini dianggap paling rawan adalah ketika aliran dana pilkada yang pada setiap penyelenggaraannya bisa menghabiskan dana miliaran rupiah itu harus melewati lika-liku lembaga struktural berdalih prosedural yang tidak jarang berujung pada munculnya koruptor-koruptor baru dengan semangat aji mumpung. Tak heran, sebagaimana dilansir Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD beberapa waktu lalu, bahwa hampir semua pelaksanaan pilkada di Indonesia menunjukkan adanya kecurangan, boleh jadi termasuk menyurangi dana pilkada melalui tindak korupsinya.

Perihal korupsi ini oleh tokoh nasionalis sekaligus moralis India Mahatma Gandhi dikatakannya sebagai kehampaan moral dalam berpolitik. Bagi Gandhi, ''politik yang hampa dari ajaran moral (agama) merupakan kesesatan mutlak yang senantiasa harus dihindari. Oleh sebab itu dalam politik pun kita harus membangun kerajaan surgawi''. Sebuah ''kerajaan'' di mana masyarakat, dan atau warga pemilih, punya hak untuk menyaksikan pilkada yang bersih, jujur dan adil, sebagai modal awal bagi kelahiran para pemimpin baru (legislatif dan eksekutif) yang piawai memperjuangkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat.

Faktanya di Indonesia yang katanya berpancasila ini, sebagian masyarakatnya yang kebetulan mendapat amanat menyelenggarakan pilkada, dengan begitu mudah mencampakkan nilai-nilai luhur budaya bangsa tersebut. Meski begitu, masyarakat pasti tetap berharap jangan sampai ajang pilkada yang dibiayai dengan uang rakyat itu, hasilnya hanya berupa ''pil pahit'', bukan untuk penyembuhan derita rakyat yang tak berkesudahan, tetapi justru kian memperpanjang masa penderitaan rakyat. Baca Pemenang Pilkada Belum Tentu Pemimpin yang Berkualitas

Patut disadari, sesungguhnya kini masyarakat sudah jenuh dengan geliat pilkada yang sarat kecurangan (korupsi). Sebab, pada kenyataannya hasil pilkada seringkali kontraproduktif dengan harapan masyarakat yang sebenarnya tidak peduli tentang ''siapa'' terpilih tetapi lebih kepada tuntutan akan ''bagaimana'' pemimpin baru setelah terpilih, apakah sarat prestasi, hanya mengejar prestise, ataukah tetap ''membudidayakan'' tabiat korupsi.

Search : Analisa Dampak Pilkada Langsung, Makalah Pil Pahit Pilkada Langsung Menambah Penderitaan Rakyat, Arikel Pilkada, Artikel Politik
Read more

Pemenang Pilkada Belum Tentu Pemimpin yang Berkualitas

Pemenang Pilkada Belum Tentu Pemimpin yang Berkualitas : Pelaksanaan kampanye terbuka saat Pilkada yang banyak dilakukan calon perlu dikurangi karena banyak menghabiskan dana. Sebagai contoh apabila dana kampanye yang disediakan masing-masing kandidat bisa mencapai miliaran rupiah. Seperti untuk gubernur, antara Rp 20 miliar hingga Rp 100 miliar.

Untuk memperoleh pemimpin yang berkualitas mungkin hanya Sebuah Wacana yang sangat Mustahil Jika pengeluaran masing-masing kandidat bisa mencapai seperti itu tentu saja nantinya akan dikembalikan jika terpilih. Contohnya jika dana kampanye satu kandidat mencapai Rp 50 miliar. Jika dibagi lima tahun, jumlahnya sekira Rp 10 miliar atau Rp 850 juta per bulan.

Perlu Diketahui bahwa gaji kepala daerah hanya sekira Rp 8,5 juta sampai Rp 10 juta per bulan. "Jika gajinya Rp 10 juta per bulan, maka setahun hanya Rp 1,2 miliar atau selama lima tahun Rp 6 miliar. Bisa Anda pikirkan sendiri, bagaimana cara mereka mengembalikan dana kampanyenya yang mencapai puluhan miliar tersebut ? Nah Lhoo

Kondisi inilah yang kadang-kadang membuat terjadi pelanggaran dalam pemerintahan, Akhirnya banyak kepala daerah yang terganjal kasus korupsi. pelanggaran politik uang yang dikatakan banyak terjadi dalam pilkada sulit dibuktikan. Kadangkala praktik politik uang juga terjadi karena ketidaktahuan calon kepala daerah mengenai implikasi pidananya.
Pemilihan Kepala Daerah hanya sebuah alat untuk tawar menawar di tingkat elit birokrasi yang mengatas namakan rakyat. Praktek dagang sapi, money politics, pilkada yang hanya berorientasi elitis merupakan fenomena kasat mata yang terjadi di setiap momen pemilihan Kepala Daerah.

Kalau dengan sistem yang sekarang, siapa yang banyak uang dia yang kemungkinan besar menang, dan jangan bercita-cita akan memiliki seorang pemimpin yang berkualitas yang benar benar mengedapankan kepentingan Rakyat.

Masyarakat juga Harus sadar bahwa selama ini rakyat hanya dijadikan mesin pengeruk suara pada masa kampanye. Suara rakyat yang mudah terbeli menjadi persoalan yang memprihatinkan bagi bangsa ini. Hal ini dikarenakan tekanan ekonomi dan kurangnya pemahaman politik bagi masyarakat.

Melalui mekanisme pilkada langsung oleh masyarakat, diharapkan dan diasumsikan, akan terjadi negosiasi kepentingan serta terbangun ikatan kuat antara calon pemimpin dan yang memilihnya. Jika kontraktual terselenggara dengan baik dalam proses pilkada, maka para pemimpin terpilih dipastikan akan menjalankan tanggungjawabnya kepada mayarakat. Dalam paham ini, desentralisasi dan demokratisasi, diharapkan mampu berpadu dengan produk kebijakan yang lebih berbasis aspirasi rakyat karena kewenangan makin mendarat di tingkat daerah.
Read more

Analisa Dampak Persoalan Krusial Pilkada

Analisa Dampak Persoalan Krusial Pilkada : Banyak yang mengeluh ketika akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan anggota legislative. Hal tersebut terkait dengan banyaknya permintaan yang harus dipenuhi ketika mencalonkan diri. Permintaan itu semuanya tak terlepas dari uang. Sebelum terpilih menjadi calon anggota legislative dan kepala daerah sudah mengeluarkan uang yang banyak.

Mulai dari proses pencalonan, masa kampanye dan pemilihan. Ketika sudah terpilih permintaan juga tak berhenti. Banyak proposal dan sumbangan yang harus dilayani oleh anggota dewan dan kepala daerah. Itulah sebagian fenomena yang terjadi dengan diberlakukanya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

Jika dahulu Pilkada masih dilakukan oleh anggota DPRD terkesan tidak merakyat. Pilihan DPRD kadang-kadang tidak sesuai dengan pilihan rakyat. Rakyat seakan pasrah saja dengan pilihan DPRD. Begitu juga dengan pemilih yang banyak disuatu daerah hanya diwakili oleh beberapa orang wakil rakyat saja. Rasanya tidak adil. Apalagi adanya isu permainan uang yang kental waktu pemilihan. Kasus-kasus seperti itu menambah apriori rakyat terhadap pilihan DPRD.

Demikian juga halnya dengan kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah, ada indikasi hanya akan menguntungkan kepentingan anggota DPRD. Kepentingan rakyat sedikit terpingirkan oleh elit karena rakyat memang tidak dilibatkan dalam pemilihan itu. Kepala daerah tidak akan dijatuhkan oleh rakyat. Sehingga kepala daerah hanya takut kepada anggota DPRD.

Tetapi setelah rakyat diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya secara langsung, timbul beberapa persoalan. Terutama terjadi konflik dan kerusuhan akibat pelaksanaaan Pilkada. Akibatnya suasana kehidupan masyarakat tidak berjalan secara normal. Seperti kejadian di Maluku Utara atau daerah lain yang sempat berkonflik tahun 2005 yang lalu. Kemudian persolan lainnya adalah masyarakat mudah tergiur dengan uang untuk memilih kepala daerah.sehingga terkesan menjadi pragmatis. Akibatnya keterpilihan kepala daerah akan berdasarkan jumlah uang yang ia keluarkan tetapi bukan berdasarkan program dan visi yang disampaikan oleh calon kepala daerah.

Selain itu Pilkada juga rentan memunculkan kerusuhan di daerah. Ikatan emosional masyarakat dalam pilkada langsung lebih erat dibandingkan dalam pemilihan presiden. Pilkada langsung juga akan menyulitkan daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang minim. Pasalnya, biaya pelaksanaan pilkada tidak boleh menggunakan dana subsidi sehingga bertumpu pada PAD yang dimilikinya masing-masing.

Namun tak dapat dipungkiri tujuan Pilkada secara langsung untuk mengobati keinginan masyarakat yang selama ini terpasung. Harusnya rakyat berterima kasih dengan cara benar-benar memanfaatkan momen Pilkada untuk mencari pemimpin yang memiliki integritas dan kualitas. Tapi jangan sampai Pilkada ini dijadikan kesempatan untuk menggeruk kepentingan pribadi. Apalagi sampai kabablasan yang berakibat buruknya kualitas pemimpin yang akan dihasilkan.

Menurut Ryaas Rasyid jika rakyat memilih kepala daerahnya secara langsung, maka kedaulatan benar-benar ada di tangan rakyat. Selain itu, secara teori, pilkada secara langsung juga dapat memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Salah satu dampak positif lain dari sistem pilkada langsung adalah dapat meningkatkan ekonomi politik. Saat pilkada, akan tercipta lapangan kerja baru secara informal seperti misalnya tukang sablon dan pembuat pamflet.

Terkait dengan calon dalam Pilkada langsung akan memberi ruang seluas-luasnya bagi setiap orang untuk memilih dan dipilih. Artinya setiap orang yang memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, tanpa memilah seseorang menurut status sosialnya (miskin atau kaya, bodoh atau pintar, radikal atau moderat) dapat menjadi anggota parlemen dan kepala daerah.

Namun salah satu kelemahan pilkada langsung terlalu mengandalkan diri pada prinsip suara mayoritas sesuai dengan doktrin “ one share one vote”. Pihak mana yang paling banyak suaranya, ialah yang paling menentukan keputusan. Prinsip demokrasi itu identik dengan system kapitalis didalam dunia bisnis yang mengutamakan prinsip “ one man one vote”. Siapa yang paling banyak memiliki saham, ialah yang menentukan keputusan. Padahal, mayoritas suara belum tentu mencerminkan kebenaran dan keadilan.

Akibat banyaknya persoalan yang dihasilkan, maka ada wacana agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Persoalan krusial adalah banyaknya uang yang dialokasikan untuk membiayai Pilkada. Kemudian tingkat konflik horizontal ditingkat masyarakat yang sulit dihindari. Sehingga kesejahteraan masyarakat tidak lagi mendapat porsi lebih dari kepala daerah yang akan memimpin. Semoga saja dampak buruk Pilkada tersebut tidak terjadi, Makalah Analisa Dampak Pilkada Di Daerah
Read more

Hasil Pilkada Dengan Biaya Kampanye Tinggi Rentan Korupsi

Hasil Pilkada Dengan Biaya Kampanye Tinggi Rentan Korupsi ; Pemilihan kepala daerah (pilkada) di 7 kabupaten/ kota di provinsi lampung yang akan di selenggarakan secara serempak pada tanggal 30 Juni 2010 kecuali kabupaten Lampung Tangah, dengan diselenggarakanya pilkda secara langsung ditengarai juga membawa dampak negatif. Itu terjadi apabila dalam prosesnya menghabiskan biaya Kampanye yang cukup besar. Dampak dari tingginya biaya itulah yang menyebabkan kepala daerah terpilih cenderung melakukan praktik korupsi.

Tujuannya, untuk mengembalikan biaya pilkada sekaligus investasi politik masa mendatang.Dari mana mengembalikan biaya yang besar itu kalau tidak memainkan uang daerah.

Dari Hasil penelitian KPK, kasus korupsi di daerah banyak dilakukan pada proses pengadaan barang dan jasa. Misalnya, dengan cara malakukan mark up, penunjukan langsung yang menyebabkan gratifikasi, atau proses tender yang tidak fair.”Sebagian besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK itu terjadi pada pengadaan barang,”tandasnya. (sumber KPK)

Untuk itu, sebagai langkah awal pemberantasan korupsi adalah menghindari money politics saat pilkada. Jika proses pilkada berjalan fair dan demokratis, maka kepala daerah tidak memiliki beban untuk mengeruk harta.”Langkah itu saja tidak cukup, karena kekuasaan itu memang menggoda. Ya langkah lainnya adalah pengawasan dari semua elemen masyarakat.

semua elemen masyarakat Lampung di harapkan proaktif dalam pemberantasan korupsi. Khususnya, dalam pembentukan mental generasi muda.Mengubah mental itu sama saja membunuh satu generasi koruptor yang hidup 20 tahun.

search, Hasil Pilkada Kota Bandar Lampung, Hasil Pilkada Pesawaran, hasil pilkada lampung, hasil pilkada metro, hasil pilkada lampung selatan, hasil pilkada Lampung timur, quik count hasil pilkada,hasil pilkada waykanan, hasil pilkada kalimantan, hasil pilkada medan, hasil pilkada bengkulu, hasil pilkada pelembang, hasil pilkada sumatra selatan, hasil pilkada jawa timur, hasil pilkada surabaya, hasil pilkada flores, hasil pilkada kabupaten kota, hasil pilkada riuan, hasil pilkada sumatra barat, hasil pilkada padang,
Read more

Hasil Penghitungan Suara pilkada Kalimantan Tengah 2010

Hasil Perolehan Suara, hasil quik count, hasil Pemilukada Kalimantan Tengan, Hasil quik Count Pilkada Kotawaringin barat, Kotawaringin timur, hasil penghitungan suarra sementara, perolehan suara masing masing calon bupati daan wakil bupati kota waringin timir, hasil cuik count pemilihan gubernur kalimaantan tengah, hasil pilkada kalimantan tengah selengkapnya baca sisini Hasil Penghitungan Suara pilkada Kalimantan Tengah 2010 Read more

Belajar Internet

sebelum anda belajar lebih lanjung mengenai tehnik belajar internet ada baiknya anda membaca hal-hal yang berkaitan dengan bisnis di internet ya sekedar menambah pengetahuan seputar internet dan keguanaannya jika kita mengerti tentang internet nah sebagai pembaca yang baik silahkan anda mengklik hal - hal penting dibawah ini
berita lampung,budaya,bisnis,cara membuat blog,teroris,eonomi,politik,pilkada,bupati,gubernur,pesawaran,pringsewu,lampung timur,lampung,barat,lampung tengah,waykanan,tulang bawang,bandar lampung
Read more